Prabowo Minta Rp306 Triliun Belanja Pemerintah Dihemat, Ekonomi Bisa Melambat?

.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meyakini implikasi logis dari penghematan tersebut adalah peredaran uang akan semakin sedikit terutama di daerah-daerah.

Dia melihat potensi beberapa proyek infrastruktur daerah bisa terhambat. Bahkan, sambungnya, pemotongan anggaran perjalanan dinas akan menyebabkan pendapatan sektor pelayanan seperti hotel, restoran, hingga transportasi juga berkurang drastis.

, tetapi tetap tidak bisa menggantikan banyak sektor yang sifatnya padat karya, yang terdampak oleh adanya penghematan ini," ujar Bhima di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

adalah untuk belanja pegawai sehingga sangat sulit dilakukan penghematan.

:

Secara nasional, sambungnya, belanja pemerintah juga berkontribusi sekitar 9% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Oleh sebab itu, Bhima melihat pertumbuhan ekonomi pada 2025 akan semakin melambat akibat penghematan anggaran belanja pemerintah tersebut.

"Jika kontribusi belanja pemerintah lebih rendah maka nanti efek ke pertumbuhan ekonomi untuk mencapai 5% di 2025 pun diperkirakan juga akan terganjal," katanya.

Lebih lanjut, Bhima menilai keputusan penghematan tersebut menunjukkan pemerintah belum bisa berinovasi dari sisi penerimaan negara. M

Alasan Prabowo Instruksikan Penghematan Anggaran lewat Inpres 1/2025

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan Prabowo ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran sehingga memerintahkan penghematan hingga hingga Rp306,69 triliun.

) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

"Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu," ujar Deni saat dihubungi, Kamis (23/1/2025).

Saat ini, sambungnya, masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya. Setelahnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.

Jika sudah disetujui parlemen maka masing-masing kementerian/lembaga melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

"Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah ang