Lensakalimantan.myi.id - Para kades di Kabupaten Seluma Bengkulu, mengaku sudah resah lantaran kerap diteror oleh oknum LSM dan media online terkait mengenai item pekerjaan yang ada di desa.
Hal ini diketahui saat Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Seluma beserta jajaran menggelar rapat di Sekretariat APDESI Seluma, Kamis sore, (21/11/ 2024).
Dari hasil pertemuan tersebut, Ketua DPC APDESI Seluma, Alta Harmiyanto mengatakan para kades sepakat untuk berencana meminta pendampingan kepada aparat penegak hukum (APH) sehingga semua item kegiatan di desa dapat diminimalisir dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.
“Para kades sudah resah, karena sedikit-sedikit sudah dilaporkan ke APH, terkadang para oknum ini sudah seperti tim auditor ketika mengecek item,” kata Alta.
Diungkapkan Alta, setelah para oknum tersebut melakukan pemeriksaan, kemudian mereka memanggil para kades untuk mendatangi sekretariat mereka di Kota Bengkulu. Jika tidak hadir maka hasil kedatangan dan pemeriksaan oknum tersebut di desa akan diterbitkan menjadi berita.
Sejauh ini sudah ada 30 kades yang mengaku sudah didatangi oleh oknum LSM dan wartawan online yang mengatasnamakan, gabungan media. Biasanya oknum ini datang secara beramai-ramai mendatangi rumah atau kantor desa hingga meresahkan kades.
Mirisnya sudah ada salah satu kades di Kabupaten Seluma yang sudah dimintai sejumlah uang oleh oknum tersebut dengan dalih tidak akan diberitakan melalui media oknum tersebut.
Atas banyaknya teror ini, para kades sudah resah. Bahkan sudah ada kades yang tegas akan menolak pencairan dana desa tahun 2025 apabila terus-terusan dihantui oleh oknum LSM.
“Rencananya pekan depan kita akan menghadap Bupati Seluma untuk mencari solusi terbaik. Kami ingin agar APH dapat membantu mendampingi agar semua program pekerjaan dapat dilakukan dengan tenang,” pungkas Alta.
Bendahara DPC APDESI Seluma, Sukman turut mengimbau kepada para kades di Kabupaten Seluma agar jangan takut dan kaku dalam melakukan pelaksanaan pembangunan di desa. Apalagi semua item sudah sesuai dengan juklak dan juknis yang sudah diatur.
“Kita memiliki panduan yang sesuai dengan regulasi hukum yang ada, jadi jika kita sudah sesuai juklak dan juknis tidak perlu untuk takut. Yang penting kerjakan secara benar dan ikuti aturan,” papar Sukman.(red)
.jpeg "Klarifikasi RSUD H.Badaruddin Kasim (HBK) Tabalong : Menanggapi Video Viral keributan antara pasien dan petugas unit pelayanan")
