Jakarta - Ratusan aktivis dari Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel) menggeruduk Mabes Polri di Jakarta untuk demonstrasi pada Jumat, 8 Maret 2024. Direktur KAKI Kalsel, H Akhmad Husaini, turun langung memimpin demonstrasi bersama aktivis KAKI Jakarta.
Dalam orasinya, H Akhmad Husaini mendesak Mabes Polri memeriksa dokumen kelayakan tongkang dan tugboat yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Cabang Banjarmasin. Husaini menduga ada permainan antara BKI dan pengusaha atas dokumen kalaikan kapal itu.
“Tongkang yang tidak layak diperbaiki, direnovasi. Surat kelaikan dikeluarkan oleh BKI, sehingga tongkang bisa diperjualbelikan,” kata H Akhmad Husaini di Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Ia mendorong Kapolri melalui Direktur Tipidter Bareskrim Polri menyelidiki kasus tersebut. Sebab, kata H Husaini, ada dugaan indikasi permainan suap dan gratifikasi surat kelaikan yang diteken oleh BKI.
“Segera pihak Mabes Polri khussnya Bareskrim melalukan penyelidikan dan sidak ke BKI wilayah Kalimantan Selatan. Ada dugaan surat kelaikan yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi indonesia terindikai permainan suap dan gratifikasi,” lanjut H Husaini.
Menurut dia, dugaan ini muncul setelah masyarakat melaporkan salah satu pengusaha yang bergerak dalam bisnis docking kapal tongkang dan tugboat. Pengusaha ini membeli tongkang bekas tenggelam atau lelang. BKI, kata H Husaini, seharunya menerbitkan dokumen tidak layak atas tongkang tersebut.
Kalaupun renovasi tongkang semestinya perbaikan kapasitas 30 ton atau lebih dari kapasitas muat.
“Namun dugaan permainan dengan BKI Kalimantan Sekatan perbaikan menjadi 10 ton saja atau bisa laik kembali untuk pengapalan dari surat yang dikeluarkan atau dokomen dari BKI Kalsel.
Untuk itu segera periksa dan sidak, karena ini bukan hanya unsur dugaan pidana namun unsur keselamantan dari dunia pelayaran,” tegas H Akhmad Husaini.(sumber :infobanuakaki)
